Protes Imigran Terhadap Kebijakan Trump 2025 !
Dikutip dari situs resmi Gedung Putih yang menegaskan bahwa, Kebijakan ini merupakan bagian dari Agenda administrasi saat ini untuk memerangi kejahatan agresif di Negara Amerika Serikat, "STRENGTHENING AND UNLEASHING AMERICA’S LAW ENFORCEMENT TO PURSUE CRIMINALS AND PROTECT INNOCENT CITIZENS". Beliau sekaligus menanggapi kritik tentang perlunya reformasi sistem hukum di negara tersebut. Tercatat pada tanggal 28 April 2025 (White House).
.png "Kebijakan AS") |
| Situs Resmi Gedung Putih |
Agenda Memerangi Kejahatan di Amerika Serikat
Dimasa setelah kemenangan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, Presiden terpilih Donald J. Trump secara resmi menetapkan kebijakan-kebijakan hukum. Kebijakan tersebut memungkinkan untuk memperkuat penegakan hukum di AS untuk lebih efektif dalam mengejar kriminal dan melindungi warga nagara yang taat hukum, sekaligus meningkatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum termasuk Federal, Negara bagian, dan warga lokal sekitar.
Demi menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan beberapa tahap ataupun langkah-langkah yang paling di utamakan. Dalam peningkatan sumber daya, alokasi dana dan teknologi modern untuk mendukung aparat penegak hukum. Kemudian pelatihan & standarisasi terdapat program pelatihan baru untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas polisi setempat. Pemerintah juga akan fokus pada kejahatan serius dari prioritas penanganan kejahatan berat seperti narkotika, perdagangan manusia, dan kekerasan bersenjata. Adanya hak warga dengan menjamin bahwa operasi penegakan hukum tidak melanggar hak konstitusional warga yang tidak bersalah.
Dasar Hukum & Kebijakan:
- Kebijakan ini didasarkan pada upaya untuk menyeimbangkan keamanan publik dengan perlindungan hak sipil.
- Memanfaatkan otoritas eksekutif presiden untuk mengoptimalkan kerja lembaga seperti DOJ (Department of Justice) dan DHS (Department of Homeland Security).
Adapun pesan dari Presiden AS adalah Menekankan komitmen pemerintah untuk menciptakan komunitas yang lebih aman sambil menjaga keadilan dan transparansi.
Bagaimana Dengan Reaksi Publik?
.png)
Penegak hukum kini mendapat peningkatan kewenangan dan program pelatihan baru. Yang kontroversial, petugas juga mendapatkan perlindungan hukum khusus yang membuat mereka sulit dituntut saat menjalankan kebijakan Trump. Kemitraan ICE dengan polisi lokal dilaporkan telah bertambah tiga kali lipat sejak Trump berkuasa. Departemen Kehakiman (DOJ) menghapus "consent decrees", yaitu pengawasan federal terhadap polisi bermasalah. Kebijakan ini membatalkan reformasi pasca kasus George Floyd dan Breonna Taylor. DOJ juga akan menuntut jaksa yang menolak menjalankan kebijakan imigrasi Trump. Hukuman mati akan diperluas untuk kasus pembunuhan polisi dan pelanggaran oleh imigran tanpa dokumen. Secret Service kini diberi wewenang bertindak sebagai penegak hukum di Washington D.C. Kebijakan ini memperkuat militerisasi penegakan imigrasi. Masyarakat diajak menyebarkan informasi tentang kebijakan ini dan melawan melalui dukungan pada LSM HAM serta gerakan lokal. Dokumentasi pelanggaran menjadi penting karena mekanisme akuntabilitas sedang dilemahkan.
.png) |
| Opini Publik |
Salah seorang dari Pengguna Reddit mengatakan bahwa "Kelompok-kelompok protes di Hong Kong tampaknya memiliki sejumlah pemimpin yang berpengalaman. Menurut pandangan saya, yang mungkin kurang saat ini adalah pemimpin protes yang benar-benar berpengalaman. Saya masih merasa heran mengapa para aktivis pro-demokrasi/anti-fasis yang cerdas belum melakukan sesuatu yang luar biasa untuk meningkatkan peluang mereka. Demokrasi membutuhkan lebih banyak figur seperti Zelenskyy, serta kecerdikan, keberanian, keteguhan hati, dan semangat seperti yang dimiliki rakyat Ukraina."
.png) |
| Komentar terhadap Protes |
Pemerintah terus meningkatkan intensitas dan frekuensi penangkapan oleh ICE, dan kini melibatkan Garda Nasional. Maka, protes juga harus meningkat setara.Kapal-kapal yang terlibat dalam Boston Tea Party semuanya milik warga Amerika sendiri. Meski kapalnya tidak dibakar, saya yakin pemiliknya juga tidak mendapat keuntungan dari kargo mereka. This isn't a free license to loot and burn, and I'd much prefer it was ICE vehicles getting torched. But those vehicles are guarded by assholes with automatic weapons, body armor, and qualified immunity, so that complicates matters.
Kebijakan ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi merupakan langkah menuju rezim yang lebih otoriter. Kebijakan ini selaras dengan Project 2025 yang bertujuan memusatkan kekuasaan. Dampaknya sangat berbahaya: menghilangkan akuntabilitas polisi, mengkriminalisasi perlawanan, dan memperbanyak eksekusi mati. Komunitas rentan seperti imigran dan minoritas akan paling terdampak.
Komentar